Hukum dan Pranata Pembangunan - BAB 4
TUGAS MATA KULIAH HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN Nama = Raden Tirta Artanti A. Kelas = 3TB01 NPM = 25315503 Bab 4 - Solusi dan Kesimpulan SOLUSI Berdasarkan pemaparan masalah-masalah di atas, permasalahan terletak lebih banyak yang berhubungan dengan koordinasi antar lembaga (antara BPN atau juga Badan Otorita Batam dengan Pemerintah Kota Batam / Dinas – Dinas). Karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun Badan Otorita Batam (BOB) dan Pemkot Batam (misalnya Dinas Tata Ruang) sulit untuk melakukan hubungan / koordinasi, akibatnya terjadi tata guna lahan yang keliru. Hal ini dikarenakan secara birokratis tidak ada garis komando / garis koordinasi antara pemerintah Kota Batam dengan BPN atau pun Badan Otorita Batam. Perubahan guna lahan yang tidak sesuai dengan rencana / zoning cenderung sulit untuk diatasi, karena terbentur hak orang / lembaga atas lahan tersebut (misalnya dalam kasus ini hak lahan y